Berbahaya Jika Pemerintah Lobi Panitia Angket BBM

[PELITA] - Ketua Komisi VII DPR RI Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA mengatakan, tidak mungkin pemerintah berani melobi Panitia Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi yang ada di DPR, supaya hasil investigasi Panitia Hak Angket tersebut tidak mencelakakan pemerintah.

Saya pikir pemerintah tidak berani melakukan hal itu, karena akan berbahaya bagi pemerintah, tegas Airlangga Hartarto kepada Pelita, Selasa (8/7), di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, terkait dengan adanya desas-desus bahwa Panitia Hak Angket BBM sudah dilobi oleh seorang menteri di Singapura beberapa hari lalu.

Sepanjang pengetahuan dia, lobi tersebut tidak ada. Tetapi dia juga mengatakan tidak tahu kalau lobi tersebut dilakukan di belakang pintu. Selama di depan pintu saya belum melihat ada lobi-lobi itu dilakukan pemerintah. Tetapi saya tidak tahu kalau hal itu dilakukan di belakang pintu, ujar dia.

Airlangga mengatakan, sangat konyol kalau hal itu dilakukan pemerintah, karena anggota DPR saat ini sulit dimainkan karena begitu banyaknya fraksi dengan berbagai kepentingan pula. Apalagi, saat ini DPR sedang dan terus dibuntuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saya yakin tidak ada yang berani main-main dengan persoalan hukum, papar dia lagi.
Sehubungan dengan itu, lanjut dia, kecurigaan banyak pihak bahwa DPR akan disetir oleh pemerintah akan sangat tidak mungkin terjadi, sekalipun Ketua Panitia Angket itu dipegang oleh fraksi yang menolak Hak Angket tersebut, seperti Fraksi Partai Golkar (F-PG) dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD).

P-PG dan F-PD berhadapan dengan delapan fraksi yang menolak Hak Angket. Karena itu, kalaupun Ketua Hak Angket itu dipegang oleh F-PG atau F-PD, tetap saja tidak akan bisa berbuat apa-apa, sekalipun misalnya berhasil dilobi oleh pemerintah, papar Airlangga.
Menyinggung soal siapa yang akan menjadi Ketua Panitia Angket BBM itu, dia mengatakan tidak tahu. Tetapi sesuai tata tertib (Tatib) DPR dan sistem proporsional maka yang berhak adalah F-PG. Itu mekanisme yang sudah baku, yaitu Tatib dan sistem proporsional, papar dia.
Kalau DPR konsekuen dan konsisten dengan peraturan yang dibuatnya sendiri, ujar Airlangga lagi, dan kalau F-PG mengusung dirinya, maka dia siap menerima tugas itu. Kalau itu yang terjadi maka dia minta kepada teman-temannya dari fraksi lain untuk dapat memahami.

Saya minta kepada teman-teman dari fraksi lain untuk tidak curiga, jika jabatan itu jatuh kepada saya, sekalipun saya dekat dengan Menteri ESDM. Saya jamin Panitia Hak Angket tidak akan bisa disetir oleh pihak luar/pemerintah, ujar Airlangga menegaskan.

Dia mengimbau kelompok yang mempolitisir isu BBM segeralah menghentikan kegiatannya. Jangan membuang energi yang tidak perlu, karena tidak ada gunanya. Serahkan masalah itu kepada Panitia Angket BBM yang sudah diputuskan rapat paripurna DPR untuk menyelidiki kenaikan harga BBM.

Tolak voting
Sementara Ketua F-PD Syarif Hasan menegaskan, pemilihan Ketua Panitia Angket BBM yang akan berlangsung Rabu (9/7) ini tidak bisa dilakukan secara voting, tetapi harus melalui tata tertib dan asas proporsional. Karena itu yang berhak menjadi ketua adalah F-PG.
Pemilihan ketuanya harus berdasarkan asas proporsional, tidak bisa voting. Kalau mereka mau voting harus mengubah tata tertibnya dulu, kata Syarif Hasan.

Dikatakannya, F-PD menghormati asas proporsional, karena itu kami beranggapan yang berhak menjadi ketua Pansus itu ya dari Partai Golkar, kami ini wakil saja. Mungkin kami akan mengutus Sutan Bathoegana atau Max Sopacua untuk posisi itu, kata Syarif lagi.

Namun kesediaan Airlangga memimpin Pansus Angket BBM ditentang Nizar Dahlan dan Irmadi Lubis, anggota pansus angket BBM dari Fraksi BPD dan Fraksi PDIP. Kata Nizar, Golkar akan kehilangan muka kalau tetap bersikeras merebut jabatan itu.

Sikap seperti itu hanya akan memancing kemarahan rakyat. Yang pantas jadi ketua itu para inisiator angket BBM, bukan Golkar dan Demokrat.

Apa kepentingan Airlangga jadi ketua? Banyak orang curiga bila dia pimpin. Anak-anak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) akan turun ke jalan kalau Golkar memimpin Panitia Angket BBM pansus. Saya sarankan, demi nama baik Golkar, Airlangga tak usah maju, ini bola panas, kata Nizar Dahlan.

Sementara Irmadi Lubis dari Fraksi PDIP mengatakan, kalau Panitia Angket BBM dipimpin orang Golkar, akan terjadi anomali, karena mereka menentang kok mau memimpin. Kata dia, seharusnya Golkar mewariskan atau meninggalkan contoh-contoh yang tak baik buat rakyat.
Kalau Golkar mau menjaga kredibilitas Panitia Angket BBM di mata masyarakat, seharusnya tidak usah memimpin, berada di belakang saja. Tapi kalau tetap ngotot, berarti memang berkepentingan untuk memandulkan Panitia Angket BBM, akibatnya Golkar akan berhadapan dengan kekuatan rakyat, kata dia.