Kenaikan TDL Beratkan Biaya Energi Industri 4-5%

[DETIK DOTCOM] - Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang direncanakan sekitar 18,4-48,3 persen dinilai akan sangat memberatkan bagi industri Indonesia. Kenaikan itu akan menambah biaya energi dalam produksi meningkat 4-5 persen.

Demikian diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA di sela acara CEO Forum yang berlangsung di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2006).

Menurut Airlangga, jika kenaikan listrik mencapai 43 persen, maka tarif listrik PLN dibandingkan negara ASEAN menjadi salah satu yang tertinggi dalam persaingan global.

"Hal ini cukup merepotkan karena di negara lain tidak naik," ujar Airlangga.

Akar masalah kenaikan listrik ini, kata Airlangga, merupakan akibat dari terlambatnya diversifikasi energi.

Padahal, seharusnya pemerintah dan PLN dalam jangka pendek melakukan konversi ke energi alternatif lain agar tarif listrik tidak naik tinggi.

"Saat ini konversi tercepat bisa ke gas, seharusnya pemerintah melakukan langkah-langkah cepat untuk mematangkan infrastruktur gas," ujarnya.

Menurut Airlangga, jika tidak ada langkah diversifikasi energi dalam waktu dekat, kalangan industri akan berpikir jangka panjang yang kemungkinan berdampak pada pemindahan industri ke negara lain.

"Kalau ini terjadi akan berakibat pada tingkat pengangguran karena pengusaha hanya berpikir mana yang memberikan return yang terbaik, kecenderungannya juga sudah ada, misalnya pabrik sepatu mulai berpindah ke Cina dan Vietnam," papar Airlangga.

Ditambahkannya, sulit bagi industri untuk mempersiapkan infrastruktur sendiri misalnya pembangunan generator. Hal ini karena investasi untuk generator sebesar 1 mega watt saja membutuhkan biaya sebesar US$ 700-1.000.

Kondisi ini semakin dipersulit oleh sumber pendanaan, karena suku bunga yang masih tinggi. Pengusaha kebanyakan mementingkan membangun industri bukan infrastruktur lagi.

"Kalau harus bangun infrastruktur, investor mutilnasional akan berpikir dua kali," tuturnya.

Kalangan industri, ungkap Airlangga, mengharapkan pemerintah memberikan insentif di bulan Januari ini, bukan kenaikan listrik di bulan Februari. "Jadi yang terjadi adalah disinsentif di dunia usaha," keluhnya.